TERBENTUKNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Posted on 12 views

TERBENTUKNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 belum memiliki undang-undang dasar dan kepala negara. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 satu hari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidangnya pertama di Gedung Kesenian -Jakarta, sidang tersebut menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut

1. Mengesahkan UUD 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI menjadi UUD Negara RI
2. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI yang pertama
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden

PERISTIWA PENTING SILA KE- 1 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Drs. Moh. Hatta bercerita kepada Ki bagus Hadikusumo bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore Iya didatangi oleh Perwira Angkatan Laut Jepang yang mengaku membawa suara umat Kristen di Indonesia timur, perwira Jepang tersebut menyebut bahwa ada pihak yang keberatan atas bunyi sila pertama dasar negara “Ketuhanan” yaitu “Dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Jika kalimat itu tetap ada maka mereka akan memilih berdiri sendiri di luar negara Republik Indonesia.
Kemudian sebelum sidang PPKI dimulai Drs. Moh. Hatta bersama tokoh nasional lainnya yang beragama Islam diantaranya Mr. Teuku Muhammad Hassan, Ki bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman singodimedjo merundingkan hal tersebut dan mereka sangat memahami adanya keberatan tersebut.

Drs Moh Hatta menghimbau kepada Ki bagus Hadikusumo agar merelakan jika kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu dicoret demi persatuan bangsa Indonesia.
Ki bagus Hadikusumo pun menyetujui hal itu karena umat Islam memang seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan syariat Islam nya tanpa tergantung kepada ada atau tidaknya 7 kata itu. brliau mengusulkan agar di belakang kata ketuhanan ditambahkan anak kalimat Yang Maha Esa. Lalu disetujui oleh Drs Moh Hatta.

Dalam sidang PPKI sila pertama Pancasila diubah kalimatnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Disahkannya jakarta piagam untuk Pembukaan Uundang-Uundang Dasar 1945.

Pasal/ isi UUD 1945 dibahas secara bersama-sama, kemudian menghasilkan keputusan penting yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar
yang sebelumnya telah dirancang oleh BPUPKI dikenal dengan nama undang-undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi UUD 1945.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi yaitu pemberian suara dalam rapat tidak dengan dihitung hanya dengan lisan dan disetujui, kemudian mengusulkan nama Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya.

Adapun semua yang hadir menerima dengan aklamasi diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo yang memiliki tugas untuk membantu presiden sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Sesuai hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 wilayah RI dibagi menjadi 8 provinsi yang meliputi seluruh wilayah bekas daerah jajahan Belanda diikuti dengan pengangkatan Gubernur sebagai kepala daerahnya

1. provinsi Sumatera (Teuku Muhammad Hassan).
2. Provinsi Jawa Barat (Sutardjo Kartohadikusumo).
3. Provinsi Jawa Tengah (R.Panji Suroso).
4. Provinsi Jawa Timur (R.M Soeijo).
5. Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara (Gusti Ketut Pudja).
6. Provinsi Maluku (J.Latuharhari)
7. Provinsi Sulawesi (GSSJ Ratulangi). 8. Provinsi Kalimantan (Pangeran Muhammad Noor).

PENETAPAN 12 DEPARTEMEN

Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 45 menetapkan 12 departemen Kementerian yang bertugas membantu presiden. Sesuai dengan hasil panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Soebardjo menetapkan 12 Departemen Kementrian negara sebagai berikut :
1. Menteri Dalam Negeri (Era wiranatakusumah).
2. Menteri luar negeri (Mr.Ahmad Soebardjo.
3. Menteri Keuangan (Mr. A.A. Maramis) 4. Menteri Kehakiman (Prof.Dr. Soepomo).
5. Menteri Keamanan Rakyat (Supriyadi) 6. Menteri kemakmuran (In Surahman t. Adhi Soeijo)
7. Menteri Kesehatan (Dr. Boentaran Martoatmodjo).
8. Menteri Peng

ajaran (Ki Hajar Dewantara).
9. Menteri Penerangan (Mr.Amir Syarifudin).
10. Menteri Sosial (Mr Iwa Kusuma Sumantri).
11. Menteri Perhubungan (Abi Kusno Cokro Suyoso)
12. Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Tjokrosujoso).

BADAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)

BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. BKR tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai penjaga keamanan umum pada tiap daerah. Adapun anggota anggota BKR diambil dari para pemuda yang pernah mengikuti latihan kemiliteran pada zaman Jepang seperti
Heiho, peta, keibodan, dan gerakan lainnya. Sementara BKR pusat dibentuk di Jakarta sebagai pemimpin BKR pusat adalah Mr. Kasman singodimedjo.

TENTARA KEAMANAN RAKYAT (TKR)

Tanggal 5 Oktober 1945 merupakan hari lahirnya Angkatan Bersenjata karena dilatarbelakangi oleh pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang di ubah dari BKR pada tanggal tersebut. TKR dibentuk atas usulan dari Jendral Urip Sumoharjo.
Adapun sebelumnya Indonesia belum membentuk Angkatan Perang setelah proklamasi kemerdekaan agar terhindar dari bentrokan dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata.
Panglima TKR saat itu dijabat oleh Kepala Staf Jenderal Urip Sumoharjo yang sebelumnya dipegang oleh Supriyadi, kemudian setelah beliau wafat pada bulan November 1945 Panglima TKR digantikan oleh Kolonel Sudirman, beliau diangkat menjadi Panglima pada tanggal 18 Desember 1945. Sudirman dipilih menjadi Panglima TKR karena keberhasilannya mengusir pasukan Inggris (Palagan Ambarawa). Selanjutnya TKR diubah namanya menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yaitu pada tanggal 24 Januari 1946.

TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Pembentukan TRI tersebut dilatarbelakangi karena para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaannya ternyata semakin berat, dengan hal itulah TRI dibentuk.
Kemudian pada tanggal 24 Januari 1946 untuk kepentingan nasional maka badan-badan perjuangan disatukan dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

PERNYATAAN RESMI SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA.

pada tanggal 5 September 1945- Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan ditandai sebuah pernyataan resmi yang isinya adalah
1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia.

2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri ngayogyakarta Hadiningrat dan segala urusan pemerintahan dalam negeri mulai saat itu berada di tangan kami.
3. Bahwa hubungan antara Negeri ngayogyakarta Hadiningrat dengan pusat negara Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.